Hai Kalteng

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong

Hai Kalteng - Palangka Raya - Kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kalimantan Tengah diharapkan tidak sekadar menjadi agenda melihat kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah pusat diminta menjadikan kunjungan tersebut sebagai kesempatan untuk memetakan kebutuhan daerah sekaligus menyiapkan dukungan nyata dalam penanganan karhutla.

Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengatakan upaya penanganan karhutla di daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau personel maupun peralatan pemadam.

(Baca Juga : BPK Swakelola Perlu Dukungan Sarpras dan APD yang Merata)

Menurutnya, pemerintah daerah bersama berbagai unsur selama ini telah berupaya menangani kebakaran yang muncul. Namun, skala persoalan dan kondisi geografis membuat penanganan tidak cukup jika hanya mengandalkan kemampuan daerah.

“Kami tentu menyambut baik kedatangan Wapres. Harapannya, apa yang dilihat langsung di lapangan bisa menjadi dasar untuk menentukan bantuan yang benar-benar dibutuhkan daerah,” ujar Arton, Rabu (9/9).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap dihadapi petugas adalah akses menuju lokasi kebakaran. Tidak semua titik api berada di kawasan yang mudah didatangi, sehingga pemadaman secara manual memiliki keterbatasan.

Dalam kondisi seperti itu, kata Arton, penggunaan teknologi menjadi bagian penting yang perlu diperkuat. Pemerintah pusat diharapkan dapat membantu menghadirkan metode maupun peralatan yang mampu menjangkau wilayah yang sulit ditangani oleh personel di lapangan.

“Kalau lokasinya sulit dijangkau, tentu tidak bisa terus mengandalkan tenaga manusia. Harus ada dukungan teknologi yang bisa menjangkau titik-titik seperti itu,” katanya.

Selain teknologi, kebutuhan terhadap peralatan pendukung juga dinilai tidak kalah penting. Arton menyebut alat berat hingga dukungan pesawat untuk operasi water bombing sebagai bagian dari sarana yang dapat memperkuat penanganan ketika kondisi di lapangan tidak memungkinkan dilakukan secara manual.

Ia menilai kemampuan personel memiliki batas, sehingga harus diimbangi dengan sarana yang sesuai dengan karakteristik kebakaran dan lokasi yang ditangani.

“Peralatan seperti excavator maupun pesawat untuk water bombing bisa menjadi dukungan ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan ditangani secara biasa,” jelasnya.

Arton juga mengingatkan bahwa keberadaan sumber air menjadi persoalan lain yang perlu diperhitungkan. Sebab, keberhasilan menjangkau lokasi kebakaran belum otomatis membuat proses pemadaman berjalan mudah apabila sumber air berada jauh dari titik api.

“Jadi bukan hanya bagaimana mencapai lokasi. Setelah sampai, kita juga harus memikirkan sumber airnya. Banyak hal yang saling berkaitan dalam penanganan karhutla,” tuturnya.

Karena itu, ia berharap kunjungan Wapres ke Kalteng dapat menghasilkan tindak lanjut yang lebih konkret. Tidak hanya melihat kondisi karhutla, tetapi juga mendorong penguatan teknologi, peralatan dan dukungan operasional yang dapat digunakan daerah untuk menghadapi kebakaran di lokasi sulit dijangkau.

“Harapannya, pemerintah pusat bisa melihat kebutuhan kita secara langsung dan menentukan teknologi serta dukungan apa yang paling tepat agar penanganan karhutla bisa lebih maksimal,” pungkas Arton.